Proyek RKB SDN Curug Wetan I Rp1,02 Miliar Disorot, K3 dan Mutu Pekerjaan Dipertanyakan
Proyek dengan Nomor Kontrak 7/Kontrak.Disdik/APBD/VII/2026 tersebut dikerjakan oleh CV HILDA PUTRI dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender.
Sorotan muncul setelah adanya temuan di lokasi yang dinilai berkaitan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penataan material, serta kualitas sejumlah material konstruksi.
Temuan tersebut berdasarkan pantauan langsung di lokasi dan sejumlah dokumentasi foto yang diterima redaksi.
Pekerja Beraktivitas di Ketinggian Tanpa K3 Lengkap
Dari dokumentasi yang diterima redaksi, terlihat pekerja melakukan aktivitas di ketinggian menggunakan tangga manual.
Dalam dokumentasi tersebut, pekerja disebut tidak terlihat menggunakan perlengkapan keselamatan secara lengkap, seperti helm proyek, sepatu keselamatan, maupun perlengkapan pengaman untuk bekerja di ketinggian.
Kondisi area kerja juga tampak belum tertata. Sejumlah material, besi, puing dan tumpukan genteng terlihat berada disekitar lokasi pekerjaan.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Ketua LSM HARIMAU PAC Kecamatan Curug, A. Jaeni alias Jack.
“Ini proyek pemerintah, bukan proyek rumahan. Masa K3 tidak dipakai? Nyawa pekerja taruhannya. Mana konsultan pengawas? Mana Dinas? Jangan tutup mata saja,” ujar Jack.
Menurutnya, penerapan K3 tidak boleh dianggap sebagai pelengkap dalam pekerjaan konstruksi, terlebih proyek tersebut menggunakan anggaran pemerintah dan pembangunan diperuntukkan bagi fasilitas pendidikan.
Material Konstruksi Ikut Disorot
Selain aspek keselamatan kerja, Jack juga mempertanyakan kondisi sejumlah material yang terlihat dalam dokumentasi.
Ia menyoroti adanya besi tulangan kolom dan balok yang tampak mengalami karat sebelum pekerjaan pengecoran dilakukan.
Material semen juga disebut terlihat ditumpuk tanpa alas dan pelindung yang memadai. Sementara itu, keberadaan mesin molen di lokasi menjadi perhatian terkait efektivitas pelaksanaan pekerjaan pengecoran.
“Mutu itu penting. Ini bangunan untuk anak sekolah. Kalau besinya sudah karatan, semennya tidak dirawat, bagaimana mau kuat? Jangan-jangan satu tahun sudah retak. Ini pembodohan terhadap uang rakyat,” tegas Jack kepada Tim Jurnalis, Jum'at (28/08/2026)
Namun demikian, kondisi material yang terlihat secara visual perlu diperiksa lebih lanjut oleh tenaga teknis untuk memastikan apakah kondisi tersebut benar-benar memengaruhi mutu konstruksi dan memenuhi atau tidak memenuhi spesifikasi teknis dalam RKS.
Minta Proyek Dievaluasi
Jack menilai penerapan standar keselamatan dan mutu pekerjaan perlu menjadi perhatian serius pihak pelaksana maupun pengawas.
Ia juga meminta instansi terkait melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek, termasuk memeriksa kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, RKS, serta ketentuan keselamatan konstruksi yang berlaku.
“Pengawasan itu wajib. Konsultan pengawas dibayar negara. Dinas Pendidikan juga punya tanggung jawab. Jangan sampai proyek satu miliar ini jadi bom waktu. Kami minta evaluasi total dan audit,” katanya.
LSM HARIMAU mendesak CV HILDA PUTRI segera melakukan pembenahan terhadap metode kerja, melengkapi perlengkapan K3 serta memastikan seluruh material dan pekerjaan memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Jika tidak ada perbaikan dalam waktu 3×24 jam, Jack menyatakan pihaknya akan melayangkan laporan resmi dengan melampirkan dokumentasi kepada Inspektorat Kabupaten Tangerang, Dinas Pendidikan, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Ini uang pajak rakyat. Proyek ini dibiayai dari pajak yang Anda bayar. Jangan sampai hasilnya asal jadi. Kalau terbukti nakal, blacklist saja CV ini,” pungkasnya.
Pelaksana dan Dinas Belum Beri Keterangan Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV HILDA PUTRI selaku pelaksana pekerjaan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait temuan tersebut.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak pelaksana, konsultan pengawas maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk memberikan penjelasan mengenai penerapan K3, kualitas material, serta kesesuaian pekerjaan dengan kontrak dan spesifikasi teknis.
Keterangan dari pihak terkait penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang dan tidak mengabaikan asas praduga tak bersalah. (Tim Jurnalis)