Proyek Peningkatan Jalan Pasir Jambak Rp8,59 M Disorot, Penggunaan Material Bahu Jalan Dipertanyakan
Padang, NHT - Proyek Rekonstruksi atau Peningkatan Jalan Pasir Jambak, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang yang dibiayai melalui APBD Kota Padang dengan nilai kontrak sekitar Rp8,592 miliar menjadi sorotan masyarakat. Perhatian publik tertuju pada metode pelaksanaan pekerjaan bahu jalan yang dinilai menggunakan material tidak lazim.
Berdasarkan pantauan di lokasi, pekerjaan yang tengah berlangsung saat ini meliputi pembangunan bahu jalan sebagai bagian dari penanganan Daerah Milik Jalan (DMJ). Namun, pada proses pelaksanaannya terlihat sejumlah batu berukuran relatif besar atau non agregat dimasukkan ke dalam galian bahu jalan dengan ketebalan yang cukup tinggi, bahkan hingga mendekati bagian atas pondasi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai kesesuaian metode pelaksanaan dengan Detail Engineering Design (DED), spesifikasi teknis serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek.
“Kami mempertanyakan apakah metode pekerjaan seperti ini sudah sesuai dengan DED, spesifikasi teknis, dan RAB yang telah ditetapkan,” ujar Risman salah seorang warga setempat kepada media ini, Selasa (04/08/26).
Secara umum, konstruksi bahu jalan dibangun dengan beberapa lapisan yang memiliki fungsi berbeda. Lapisan pondasi bawah (subbase) umumnya menggunakan material sirtu atau agregat kelas B sebagai penopang dasar. Diatasnya terdapat lapisan pondasi atas (base course) yang menggunakan agregat kelas A atau kelas S untuk menahan beban, sebelum akhirnya ditutup dengan lapisan permukaan berupa aspal (hotmix) atau beton semen sesuai desain konstruksi.
Mengacu pada praktik umum tersebut, sejumlah kalangan mempertanyakan dasar teknis penggunaan batu berukuran besar sebagai bagian dari pondasi bahu jalan. Mereka berharap pihak pelaksana maupun konsultan pengawas dapat memberikan penjelasan mengenai metode pekerjaan yang diterapkan di lapangan.
Selain itu, muncul pula pertanyaan terkait sejauh mana perencanaan teknis proyek telah disusun serta bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan agar setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.
 |
| Uraian singkat pekerjaan yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kota Padang. |
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak kontraktor pelaksana, konsultan pengawas maupun instansi terkait mengenai metode penggunaan material tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang.
Apabila pihak pelaksana maupun instansi terkait memberikan penjelasan, redaksi akan memuatnya sebagai bentuk pemenuhan prinsip keberimbangan dan hak jawab. (Putra)