/* === TOP ADS / BANNER AREA VIO MAGZ === */ .top-ads-wrapper { width: 100%; max-width: 1100px; margin: 15px auto; padding: 10px; text-align: center; background: #ffffff; border-radius: 6px; box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.08); } /* Placeholder teks (jika belum ada iklan) */ .top-ads-wrapper .ads-placeholder { font-size: 13px; color: #999; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; } /* Responsive banner */ .top-ads-wrapper img, .top-ads-wrapper iframe, .top-ads-wrapper ins { max-width: 100%; height: auto; } /* Mobile optimization */ @media screen and (max-width: 768px) { .top-ads-wrapper { margin: 10px auto; padding: 8px; } }
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

OTT Ketiga di Tahun 2026, KPK RI Tangkap Bupati Pati Sudewo


Jakarta, NHT – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mengonfirmasi telah menangkap Bupati Pati, Sudewo (SDW), dalam operasi tangkap tangan (OTT) ketiga yang dilakukan sepanjang tahun 2026.

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Juru Bicara KPK RI, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/01/2026).

Budi Prasetyo menjelaskan, saat ini Sudewo tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK RI di Polres Kudus, Jawa Tengah.

“Pemeriksaan dilakukan di Kudus, bukan di Pati,” kata Budi menegaskan.

Ia menambahkan, KPK RI memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Sudewo beserta pihak-pihak lain yang diamankan dalam OTT tersebut, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebelumnya, KPK RI telah melakukan dua OTT lain sepanjang 2026. OTT pertama dilakukan pada 9–10 Januari 2026 dengan mengamankan 8 (delapan) orang.

“Pada 11 Januari 2026, KPK RI mengungkapkan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026,” ujar Budi.

Sementara itu, OTT kedua dikonfirmasi pada 19 Januari 2026 dengan penangkapan Wali Kota Madiun, Maidi, bersama 14 orang lainnya.

“OTT tersebut terkait dugaan korupsi proyek serta pengelolaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun, Jawa Timur,” jelasnya.

Pada hari yang sama, KPK RI juga mengonfirmasi pelaksanaan OTT ketiga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. (Domi Lewuk)